Informasi

Netralitas PNS Dalam Pemilihan Umum

By  |  0 Comments

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/2960/BKD-2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bupati Agam melalui Surat Edaran Nomor800/003/BKD-2014 tanggal 30 Juni 2014 menghimbau kepada PNS yang berada dijajarannya untuk bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan Pemilu Capres dan Cawapres tanggal 9 Juli mendatang, Bupati Agam menekankan bahwa:

  1. PNS dilarang menghina seseorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu.
  2. PNS dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
  3. PNS dilarang mengganggu ketertiban umum.
  4. PNS dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan dan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu.
  5. PNS dilarang merusak dan atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye.
  6. PNS wajib menyampaikan kepada peserta kampanye untuk melarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye.
  7. PNS dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya untuk kampanye.
  8. PNS dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
  9. PNS dilarang menjadi Pelaksana Kampanye.
  10. PNS dilarang menjadi Petugas Kampanye.
  11. PNS dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan yang dilarang tersebut antara lain berupa ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
  12. PNS dilarang menjadi Tim Sukses dari Parpol, Calon Presiden dan Wakil Presiden.
  13. PNS dilarang menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Parpol, Calon Presiden dan Wakil Presiden di gedung pemerintah (kantor).
  14. PNS dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Parpol, Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan diatas, akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya Surat Edaran Bupati Agam dimaksud dapat diklik pada lampiran di bawah ini.