Berita

Sasaran Kerja PNS (SKP) gantikan DP-3 PNS

By  |  0 Comments

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai†merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk†mengevaluasi†tingkat pelaksanaan pekerjaan atau†unjuk kerja†(perfomance appraisal)†seorang pegawai. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.

Kenyataan†empirik†menunjukkan†proses†penilaian†pelaksanaan pekerjaan PNScenderung†terjebak†ke†dalam proses†formalitas. DP3-PNS†dirasa†telah†kehilangan†artidan†makna substantif,†tidak berkait langsung†dengan apa yang telah†dikerjakan†PNS.DP3-PNS secara substantif†tidak dapat digunakan†sebagai†penilaian†dan†pengukuranseberapa besar†produktivitas†dan†kontribusi†PNS†terhadap organisasi. Seberapa besarkeberhasilan†dan atau†kegagalan†PNS†dalam†melaksanakan†tugas pekerjaannya.

Penilaian†DP3-PNS, lebih berorientasi pada†penilaian kepribadian†(personality)†danperilaku†(behavior)†terfokus pada†pembentukan karakter†individu dengan menggunakan kriteria†behavioral, belum terfokus pada†kinerja,†peningkatan hasil,produktivitas†(end result) dan pengembangan†pemanfaatan potensi.

Beberapa tinjauan terkait dengan implementasi DP-3 PNS selama ini, proses penilaian lebih bersifat†rahasia, sehingga kurang memiliki†nilai edukatif, karena hasil penilaiantidak dikomunikasikan†secara†terbuka.†Selain itu,†pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada†target goal†(kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi†bias†dan bersifat†subyektif†(terlalu pelit/murah), nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari†nilai†ďamat baikĒ†atau†ďkurangĒ, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai†ďsedangĒ†atau†ďkurangĒ.†Dalam hal†Atasan langsungsebagai pejabat penilai,†ia†hanya†sekedar menilai,†belum/tidak†memberi†klarifikasi hasil penilaian†dan†tidak lanjut†penilaian.

Maka, setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP-3 PNS, maka durumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS). Melalui metode ini,†Penilaian prestasi kerja PNS secara†sistemik menggabungkan†antara penilaian†Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipildengan penilaian†perilaku kerja.†Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur†yaituSKP†dan†Perilaku Kerja†dengan bobot†penilaian†unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %.

Untuk mengawali langkah dalam implementasi penerapan SKP di lingkungan BKN, maka diselenggarakan workshop tata cara penyusunan Sasaran Kerja PNS pada selasa, (20/12) di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Acara yang diselenggarakan selama dua hari tersebut diikuti oleh para Pejabat Struktural Kanreg I BKN, Pejabat Fungsional, dan perwakilan dari bidang.

Acara workshop dibuka langsung oleh Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, Deputi Kindang BKN†S. Kuspriyomurdono, Deputi Dalpeg BKN Bambang Chrisnadi, dan Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Purwanto. Agenda penting dalam penyelenggaraan workshop ini adalah untuk menghasilkan output Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil pada seluruh pegawai Kanreg I BKN, untuk selanjutnya dijadikan†prototipe†pada seluruh Kantor Regional yang ada. Diharapkan pada tahun 2012 nanti BKN telah menggunakan sistem SKP ini dalam penilaian kinerja pegawai.

Penilaian SKP meliputi aspek-aspek:†Kuantitas,†Kualitas,†Waktu,†dan/atau†Biaya.Sementara†Penilaian perlaku kerja meliputi†unsur:†Orientasi Pelayanan,†Integritas,Komitmen,†Disiplin,†Kerjasama,†dan†Kepemimpinan.†SKP†ditetapkan†setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai†dasar†penilaian prestasi kerja.

Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.
Selain tugas tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. (Rdl)