Informasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan

By  |  0 Comments

logo-dinas-kesehatanTerhitung tanggal  29 Desember 2019, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Permenpan RB No.36 Tahun 2019, salah satunya berhubungan dengan pendidikan bidan kategori ahli. Pada BAB V Pengangkatan dalam Jabatan pasal 17, diatur bahwa Bidan kategori keterampilan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian dengan syarat-syarat tertentu, salah satu syaratnya yaitu apabila  telah memperoleh ijazah pendidikan profesi Bidan. Dalam hal kebutuhan organisasi, persyaratan kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian dari kategori keterampilan, dapat dikecualikan dan dipenuhi dari kualifikasi pendidikan D-IV kebidanan dengan tahun kelulusan sampai dengan 2021 dan diberikan kenaikan pangkat/jabatan sampai dengan jenjang ahli muda.

Salah satu ketentuan dalam Permenpan diatas, pada Bab XV Ketentuan Lain-lain pasal 57 dinyatakan bahwa Bidan kategori keterampilan dengan pendidikan dibawah D-III (Diploma III) Kebidanan melaksanakan tugas pada jenjang jabatan Bidan kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini sedang diduduki dan wajib memiliki ijazah D-III (Diploma III) Kebidanan paling lambat sesuai ketentuan peraturan perundangan. Bidan yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan perundangan dimaksud diberhentikan dari jabatannya sebagai bidan terampil.

sedangkan pada pasal 58 Bab XV Ketentuan Lain-lain dinyatakan bahwa Bidan dengan Pendidikan DIV (Diploma Empat) Kebidanan yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Bidan dengan kategori keahlian tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional yang saat ini diduduki dan dapat diusulkan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatannya. Bidan sebagaimana dimaksud yang tidak melanjutkan Profesi dapat menduduki jenjang jabatan paling tinggi ahli madya. Bidan ahli madya sebagaimana dimaksud yang akan naik ke jenjang jabatan ahli utama harus memiliki ijazah pendidikan profesi kebidanan.

Bagi yang ingin membaca Permenpan dimaksud diatas dapat diklik disini.

Semoga bermanfaat.