SYARAT DAN BLANKO LAYANAN

PERSYARATAN LAYANAN DAN BLANKO LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN AGAM

 

PERSYARATAN PEMBUATAN KARPEG

  1. Pengantar OPD
  2. Foto copy SK CPNS
  3. Foto copy SK PNS
  4. Pas photo 3×4 3 lembar dan 2×3 3 lembar
  5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
  6. Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan (KIR)
  7. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PERSYARATAN PENGGANTIAN KPE SALAH

  1. Pengantar OPD
  2. KPE asli yang salah
  3. Foto copy SK CPNS
  4. Foto copy SK Konversi NIP

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PERSYARATAN PENGGANTIAN KPE RUSAK

  1. Pengantar OPD
  2. KPE asli yang rusak
  3. Foto copy SK CPNS
  4. Foto copy SK Konversi NIP

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PERSYARATAN PENGGANTIAN KPE HILANG

  1. Pengantar OPD
  2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian
  3. Foto copy SK CPNS
  4. Foto copy SK Konversi NIP
  5. Foto copy rekening Bank Nagari (rekening pengganti).

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU TASPEN

  1. Pengantar OPD
  2. Foto copy SK CPNS
  3. Foto copy SK PNS
  4. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
  5. KP-4
  6. Foto copy amprah gaji

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PEMBUATAN KARTU ISTERI

  1. Pengantar OPD.
  2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
  3. Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS
  4. Mengisi Formulir Perkawinan Pertama
  5. Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA
  6. Pas photo isteri 3×4 3 lembar dan 2×3 2 lembar

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PEMBUATAN KARTU ISTERI BAGI PNS YANG ISTRINYA MENINGGAL DUNIA ATAU BERCERAI DAN KEMUDIAN MENIKAH LAGI

  1. Pengantar OPD.
  2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
  3. Mengisi Formulir Daftar Keluarga PNS
  4. Mengisi Formulir Perkawinan Duda
  5. Foto copy Surat Keterangan Kematian/Surat Cerai dengan istri pertama yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  6. Foto copy Surat Nikah dengan istri kedua yang telah dilegalisir oleh KUA.
  7. Mengembalikan Kartu Istri yang lama
  8. Pas photo Isteri 3×4 3 lembar dan 2×3 3 lembar

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU ISTERI YANG HILANG

  1. Pengantar OPD
  2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
  3. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian
  4. Foto copy Kartu Istri yang hilang (jika ada)
  5. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh KUA.
  6. Pas photo Istri 3×4 3 lembar dan 2×3 3 lembar

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

 PEMBUATAN KARTU SUAMI

  1. Pengantar OPD.
  2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
  3. Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS
  4. Mengisi Formulir Perkawinan Pertama
  5. Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA
  6. Pas photo Suami 3×4 3 lembar dan 2×3 2 lembar

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PEMBUATAN KARTU SUAMI BAGI PNS YANG SUAMINYA MENINGGAL DUNIA ATAU BERCERAI DAN KEMUDIAN MENIKAH LAGI

  1. Pengantar OPD.
  2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
  3. Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS
  4. Mengisi Formulir Perkawinan Janda
  5. Foto copy Surat Keterangan Kematian/Surat Cerai dengan suami pertama yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  6. Foto copy Surat Nikah dengan suami kedua yang telah dilegalisir oleh KUA.
  7. Mengembalikan Kartu Suami yang lama
  8. Pas photo Suami 3×4 3 lembar dan 2×3 3 lembar

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU SUAMI YANG HILANG

  1. Pengantar OPD.
  2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
  3. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian
  4. Foto copy Kartu Suami yang hilang (jika ada)
  5. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh KUA.
  6. Pas photo suami 3×4 3 lembar dan 2×3 3 lembar

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

PERBAIKAN SK KONVERSI NIP

No Jenis Perbaikan Persyaratan
Pengantar OPD SK CPNS SK Konversi NIP Ijazah Pengangkatan
1 Nama
2 Tanggal Lahir
3 TMT CPNS
4 Jenis Kelamin

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

 PERSYARATAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS:

  1. Fotocopy SK CPNS
  2. Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklat Prajabatan
  3. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
  4. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
  5. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan foto copy

PERSYARATAN PENINJAUAN MASA KERJA:

  1. Foto copy SK CPNS
  2. Foto copy SK PNS
  3. Foto copy SK Pangkat Terakhir
  4. Foto copy Karpeg
  5. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir
  6. Foto copy STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai)*
  7. Bukti fisik penghitungan masa kerja (SK PTT, Honorer, ddl) sebelum tahun 2005.
  8. Kwitansi pembayaran gaji
  9. Foto copy SK Konversi NIP
  10. Rekomendasi Kepala Unit Kerja
  • Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2.
  • )* ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL

  1. Berkedudukan sebagai PNS
  2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan
  3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku
  4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

  1. Foto copy SK CPNS
  2. Foto copy SK PNS
  3. SK Pangkat Terakhir (jika pernah naik pangkat)
  4. Ijazah Terakhir
  5. Penilaian Angka Kredit Pertama
  6. SPMT (bagi yang belum pernah naik pangkat)
  7. Penilaian Prestasi Kerja Tahun terakhir
  • Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 (dua)

PERSYARATAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan.
  3. Keputusan pengangkatan/penempatan pada jabatan lain.
  4. SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir
  5. PAK terakhir dilegalisir
  6. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir dilegalisir
  7. SK Konversi NIP dilegalisir

PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan.
  3. Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional dilegalisir
  4. SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir
  5. PAK terakhir dilegalisir
  6. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir dilegalisir
  7. SK Konversi NIP dilegalisir

SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Bagi PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari yang pakai saat seleksi CPNS, dalam arti ijazah yang digunakan saat test lebih rendah dari tingkat pendidikan yang telah diselesaikannya, maka untuk pemakaian ijazah tersebut dalam kepegawaiannya perlu diurus terlebih dahulu Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

  1. Pengantar OPD
  2. Persetujuan Kepala OPD
  3. Permohonan dari yang bersangkutan
  4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  5. Surat pernyataan tidak sedang dalam/terkait pemeriksaan Inspektorat
  6. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuain Ijazah/ pencantuman gelar sepanjang formasi tidak memungkinkan
  7. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir
  8. Foto copy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir
  9. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir
  10. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir oleh atasan langsung
  11. Surat keterangan yang bersangkutan terdaftar di Perguruan Tinggi
  12. Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi

SURAT KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Bagi PNS yang pada saat seleksi CPNS sedang menjalani pendidikan, dimana pendidikan ini lebih tinggi dari pada ijazah/pendidikan yang digunakan untuk mengikuti seleksi CPNS, namun belum menamatkan pendidikan sampai persyaratan untuk peningkatan pendidikan dipenuhi, maka agar pendidikan yang sedang dijalaninya itu dapat digunakan dalam kepegawaiannya, perlu diurus terlebih dahulu Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan.

Persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

  1. Pengantar OPD
  2. Persetujuan Kepala OPD
  3. Permohonan dari yang bersangkutan
  4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  5. Surat pernyataan tidak sedang dalam/terkait pemeriksaan Inspektorat
  6. Surat pernyataan tidak mengganggu pekerjaan sebagai PNS dan jam dinas kantor
  7. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuain ijazah/pencantuman gelar sepanjang formasi tidak memungkinkan
  8. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir
  9. Foto copy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir
  10. Foto copy Ijazah terkahir yang dilegalisir
  11. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilagalisir oleh atasan langsung
  12. Surat keterangan yang bersangkutan terdaftar di Perguruan Tinggi
  13. Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi

PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

  1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
  2. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  3. Foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir
  4. Foto copy SK CPNS dan PNS dilegalisir
  5. Uraian tugas yang relevan dengan ijazah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Eseleon II )
  6. Pas Photo berwarna ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.
  7. SK Izin Belajar atau Surat Keterangan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan.
  8. Foto copy akreditasi program studi saat SK  Izin Belajar ditetapkan

Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 3 (tiga)

  1. Membuat makalah rangkap 2 (dua) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing peserta yang disinergikan dengan program studi ijazah yang akan disesuaikan dengan sistematika penulisan makalah sebagai berikut :

a. Judul

b. Tema sesuai Tupoksi yang disinergikan dengan ijazah masing-masing peserta.

c. Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman.

d. Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi

e. Sistematika Penulisan:

1) Cover

2) Kata Pengantar

3) Daftar Isi

4) Bab I :  Pendahuluan

5) BAB II :  Pembahasan/Isi

6) BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan)

7) Daftar Pustaka.

PERSYARATAN UJIAN DINAS TINGKAT I:

  1. Pangkat Pengatur TK.I (II/d)
  2. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir
  3. Foto copy SK CPNS dan PNS dilegalisir
  4. Foto copy Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  5. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.

PERSYARATAN PENCANTUMAN GELAR KESARJANAAN

  1. Foto copy SK Pangkat Terakhir
  2. Foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai
  3. Foto copy akreditasi program studi saat Sk tugas belajar atau izin belajar ditetapkan.
  4. Foto copy SK tugas belajar atau izin belajar.
  5. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
  6. Bagi fungsional tertentu, melampirkan foto copy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) dan DUPAK yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut telah dinilai dalam PAK.
  7. Pengantar  Kepala OPD

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 (dua).
  • ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN UJIAN DINAS TK.II:

  1. Pangkat Penata TK.I (III/d)
  2. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir
  3. Foto copy SK CPNS dan PNS dilegalisir
  4. Foto copy Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  5. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.

Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 3 (tiga)

6. Membuat makalah rangkap 2 (sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing peserta) dengan sistematika penulisan makalah sebagai berikut :

a. Judul

b. Tema sesuai Tupoksi yang disinergikan dengan ijazah masing-masing peserta.

c. Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman.

d. Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi

e. Sistematika Penulisan:

1) Cover

2) Kata Pengantar

3) Daftar Isi

4) Bab I : Pendahuluan

5) BAB II : Pembahasan/Isi

6) BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan)

7) Daftar Pustaka.

PERSYARATAN PENGURUSAN CUTI BESAR

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan Permintaan Cuti Besar
  3. Persetujuan Kepala OPD
  4. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  5. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir.
  6. Bagi yang akan menunaikan Ibadah Haji/Umrah agar melampirkan bukti setoran/ pembayaran haji/umrahnya.

PERSYARATAN PENGAJUAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan
  3. Persetujuan Kepala OPD
  4. Persetujuan Bupati
  5. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  6. Foto copy SK PNS dilegalisir

PERSYARATAN PINDAH KE DALAM KABUPATEN AGAM

  1. Permohonan
  2. Foto copy Karpeg
  3. Foto copy SK CPNS
  4. Foto copy SK PNS
  5. Foto copy SK Pangkat Terakhir
  6. Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 tahun terakhir
  7. Persetujuan kepala unit kerja
  8. Surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di Kabupaten Agam
  9. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah asal
  10. Surat kesediaan melepas dari Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah asal.
  11. Mengisi form Data Pribadi Pegawai (blanko klik disini).
  12. Bagi fungsional tertentu, melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) tahunan.
  13. Daftar Riwayat Hidup.

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PINDAH KELUAR KABUPATEN AGAM

  1. Permohonan
  2. Foto copy Karpeg
  3. Foto copy SK CPNS
  4. Foto copy SK PNS
  5. Foto copy SK Pangkat Terakhir
  6. Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 tahun terakhir
  7. Persetujuan kepala unit kerja
  8. Surat pernyataan tidak memanfaatkan barang inventaris
  9. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Agam

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 (dua).

 KENAIKAN PANGKAT PNS

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT REGULER

  1. Foto copy Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto Copy SK Pangkat Terakhir.
  5. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir.
  6. Foto Copy STTB/Ijazah dan transkrip nilai terakhir
  7. Akreditasi program studi dan forlap dikti bagi yang melampirkan ijazah
  8. Foto Copy SK Konversi NIP.
  9. Foto copy Sertifikat Lulus Ujian Dinas bagi PNS yang pindah golongan ruang
  10. Foto Copy SK Tugas Belajar. bagi yang tugas belajar.
  11. Foto Copy Surat Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah tugas.
  12. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  13. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir **)
  14. Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dilegalisir dan dilampirkan soft copy dalam bentuk file pdf
  • Tanda * artinya khusus untuk yang naik pangkat reguler pertama kali.
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk yang mencantumkan pendidikan baru, ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

  1. Foto copy Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy SK Pangkat Terakhir.
  5. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan 2 jabatan terakhir.
  7. Foto copy STTB/ijazah dan transkrip nilai terakhir
  8. Akreditasi kampus bagi yang melampirkan ijazah S1 baru
  9. SK Izin/Tugas Belajar bagi yang melampirkan ijazah baru.
  10. Foto copy Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah tugas.
  11. Foto copy Lulus Ujian Dinas atau Diklat Penjenjangan bagi PNS yang pindah golongan ruang
  12. Foto copy keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi yang sebelumnya diangkat dalan jabatan fungsional.
  13. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  14. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir **)
  15. Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dilegalisir
  • Tanda * artinya khusus untuk yang naik pangkat  pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/a ke III/b s.d III/c ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a s.d IV/a ke IV/b berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol IV/b ke IV/c berkas usulan 5 rangkap
  • Untuk yang mencantumkan pendidikan baru, ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

  1. Foto copy Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy SK Pangkat Terakhir.
  5. Foto copy SKP 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy STTB/ Ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK
  7. Akreditasi prodi bagi yang melampirkan Ijazah baru.
  8. Asli Penetapan Angka K
  9. Foto copy SK kenaikan jabatan bagi yang naik jabatan
  10. Foto copy PAK sebelumnya sesuai SK pangkat terakhir
  11. Foto copy Dupak
  12. Fotot copy sertifikat diklat/ profesi bagi yang naik jabatan
  13. Foto copy surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidangnya bagi pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan lain.
  14. Foto copy SK Izin/Tugas Belajar bagi yang dinilai unsur pendidikan dalam PAK
  15. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  16. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir **)
  17. Rekomendasi kepala unit kerja.

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dilegalisir.
  • Tanda * artinya persyaratan ini khusus untuk yang naik pangkat  pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a s.d IV/a ke IV/b berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol IV/b ke IV/c berkas usulan 5 rangkap
  • Untuk pendidikan yang dinilai dalam PAK, ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU

  1. Foto copy Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy SK Pangkat Terakhir.
  5. Foto copy SKP 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy STTB/ Ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK
  7. Akreditasi prodi bagi yang melampirkan Ijazah baru.
  8. Asli Penetapan Angka K
  9. Foto copy SK kenaikan jabatan bagi yang naik jabatan
  10. Foto copy PAK sebelumnya sesuai SK pangkat terakhir
  11. Foto copy Dupak
  12. Foto copy SK pembagian tugas mengajar
  13. Foto copy Laporan Pengambangan Diri
  14. Foto copy Penilaian Kinerja Guru
  15. Fotot copy sertifikat diklat/ profesi bagi yang naik jabatan
  16. Foto copy surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidangnya bagi pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan lain.
  17. Foto copy SK Izin/Tugas Belajar bagi yang dinilai unsur pendidikan dalam PAK
  18. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  19. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir **)
  20. Rekomendasi kepala unit kerja.

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dilegalisir
  • Tanda * artinya persyaratan ini khusus untuk yang naik pangkat  pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a s.d IV/a ke IV/b berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol IV/b ke IV/c berkas usulan 5 rangkap
  • Untuk pendidikan yang dinilai dalam PAK, ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH

  1. Foto copy Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto Copy SK Pangkat Terakhir.
  5. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy Sah STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai
  7. Asli uraian tugas yang relevan dengan ijazah yang dimiliki.
  8. Foto copy SK izin belajar
  9. Foto copy SK tugas belajar
  10. Foto copy akreditasi jurusan
  11. Forlap Dikti
  12. Foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
  13. Foto Copy Surat Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah tugas.
  14. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  15. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir **)
  16. Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dilegalisir
  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Tanda * artinya persyaratan ini khusus untuk yang naik pangkat pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/ Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat  anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan tewas.

Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

  1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
  3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka‑luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal‑hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
  4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir‑anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir‑anasir itu.

Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman.

KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

a).  Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena        mencapai batas usia pensiun.

PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:

  • Memiliki masa kerja sebagai PNS selama:
  • Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir.
  • Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir
  • Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
  • Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir.
  • Masa kerja sebagai PNS secara terus menerus dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS atau PNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP dan tidak terputus statusnya sebagai PNS.

b). Kenaikan Pangkat Pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas.

PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan KP pengabdian setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat kerja lagi dalam jabatan negeri.

PENSIUN

 MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Pembebasan tugas ini dikenal dengan MPP. MPP dapat diambil penuh 1 tahun atau sebagian sesuai dengan keinginan/kebutuhan PNS.

Persyaratan pengurusan MPP

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan.
  3. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  4. Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisir
  5. Foto copy Karpeg dilegalisir
  6. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
  7. Penilaian Prestasi Kerja terakhir
  8. Rekomendasi Atasan.

Catatan:

  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua).

 PERSYARATAN PENSIUN BUP

  1. Surat pengantar dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian/ Camat
  2. Permohonan permintaan yang bersangkutan.
  3. Daftar perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  4. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  5. Foto copy Pangkat terakhir dilegalisir
  6. Foto copy Karpeg dilegalisir
  7. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
  8. Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat
  9. Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA
  10. Foro copy Karis/Karsu dilegalisir
  11. Foto copy Akte Kelahiran anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  12. Penilaian Prestasi Kerja terakhir
  13. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada)
  14. Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada)
  15. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir diketahui oleh Esolon II
  16. Pas photo ukuran 4×6 cm sebanyak 8 lembar

Catatan

  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua)
  • Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta meninggal/cerai
  • Untuk Gol IV/b keatas:
    • Pas Photo ukuran 3×4 cm 8 lembar
    • Lampirkan formulir FPP
    • Lampirkan foto copy SK PNS dilegalisir

PERSYARATAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN PENSIUN CACAT JASMANI

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan
  3. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  4. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)
  5. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  6. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir
  7. Foto copy KGB terakhir dilegaisir
  8. Foto copy Karpeg dilegalisir
  9. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
  10. Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat.
  11. Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA
  12. Foro copy Karis/Karsu dilegalisir
  13. Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcapil
  14. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk Pemerintah (khusus bagi Pensiun Cacat Jasmani)
  15. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan
  16. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
  17. Rekomendasi dari atasan langsung
  18. Foto copy Peninjuan Masa Kerja (kalau ada)
  19. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh Esolon II
  20. Pas photo ukuran 4×6 cm sebanyak 8 lembar
  21. Formulir FPP

Catatan:

  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang Gol Ruang IV/a keatas rangkap 3.
  • Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta cerai/meninggal.
  • Untuk Gol III/d kebawah persyaratan sama dengan Pensiun BUP kecuali permohonan harus ditandatangani diatas materai Rp. 6000.

PERSYARATAN PENSIUN JANDA/DUDA/YATIM

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan
  3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari
  4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari
  5. Surat keterangan Janda/Duda dari Walinagari
  6. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  7. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  8. Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir
  9. Foto copy Karpeg dilegalisir
  10. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
  11. Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat
  12. Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA
  13. Foto copy Karis/Karsu dilegalisir
  14. Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcapil
  15. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
  16. Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)
  17. Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada)
  18. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh pejabat Esolon II
  19. Pas photo ukuran 4×6 cm sebanyak 8 lembar
  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang golongan ruang IV/b keatas rangkap 3
  • Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika:
  • Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia
  • Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya.

PERSYARATAN PENSIUN ANUMERTA

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan
  3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari
  4. Visum et repertum dari dokter
  5. Laporan kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dari kepala SKPD/kepala unit kerja
  6. Laporan dari kepolisian tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.
  7. Foto copy Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta dilegalisir.
  8. Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari
  9. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  10. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  11. Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir
  12. Foto copy Karpeg dilegalisir
  13. Foto copy surat nikah orang tua dilegalisir (khusus pensiun orang tua).
  14. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
  15. Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir
  16. Daftar Susunan Keluarga
  17. Daftar Riwayat Hidup
  18. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir dilegalisir
  19. Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)
  20. Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada)
  21. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dalam 1 tahun terakhir.
  22. Pas photo ukuran 4×6 cm sebanyak 10 lembar
  23. Foto copy Akta Kelahiran PNS dilegalisir

Catatan:

  • Masing-masing bahan rangkap 3.
  • Jika meninggalkan suami/isteri/anak, maka ditambahkan dengan akta nikah dan akta kelahiran anak.

 

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

 Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada PNS tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.

Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil

PERSYARATAN BAGI CALON PESERTA TUGAS BELAJAR:

  1. Sehat jasmani dan rohani;
  2. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak PNS kecuali untuk bidang ilmu yang langka serta sangat diperlukan oleh daerah;
  3. Bidang ilmu yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan sesuai dengan Analisis Beban Kerja dan perencanaan SDM serta kebutuhan daerah;
  4. Akreditasi program studi yang diikuti minimal B;
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
  6. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
  7. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  8. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  9. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
  10. Disetujui oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
  11. Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang berkeluarga;
  12. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaian yang bersangkutan;
  13. Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila biaya tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN;
  14. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
  15. Bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia;
  16. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
  17. Memiliki usia setinggi-tingginya:
    • Program D I, D II, D III, D IV, dan S-1 atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun
    • Program S-2 atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun
    • Program S-3 atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh ) tahun

Prosedur Pengurusan Tugas Belajar

Tata cara pengajuan mengikuti seleksi tugas belajar

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan
  3. Foto copy SK PNS
  4. Foto copy SK Pangkat terakhir
  5. Foto copy ijazah yang telah tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir
  6. Transkrip nilai
  7. Foto copy SK jabatan terakhir
  8. Foto copy penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir
  9. Surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan
  10. Pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri

Tata cara pengajuan permohonan tugas belajar

  1. Permohonan yang bersangkutan
  2. Bukti lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju
  3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
  4. Surat persetujuan dari isteri/suami PNS
  5. Surat pernyataan tugas belajar
  6. Surat keterangan tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dari Kepala OPD
  7. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala OPD
  8. PAK terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

PERSYARATAN BAGI CALON PESERTA IZIN BELAJAR:

  1. Sehat jasmani dan rohani;
  2. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  3. Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
  4. Akeditasi program studi yang diikuti minimal B;
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
  6. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  7. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  8. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  9. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  10. Disetujui oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
  11. Biaya pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan;
  12. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Tata cara pengajuan pemberian izin belajar

  1. Pengantar OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan
  3. Foto copy SK PNS
  4. Foto copy SK Pangkat terakhir
  5. Foto copy ijazah yang telah tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir
  6. Transkrip nilai
  7. Foto copy SK jabatan terakhir
  8. Foto copy penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir
  9. Surat keterangan tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dari Kepala OPD
  10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala OPD
  11. Surat pernyataan izin belajar

Catatan:

Masing-masing bahan rangkap 2 dan dilegalisir

Unduh Buku Petunjuk Praktis