SYARAT DAN BLANKO LAYANAN

PERSYARATAN LAYANAN DAN BLANKO LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN AGAM

 

PERSYARATAN PEMBUATAN KARPEG

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Foto copy sah SK CPNS
  3. Foto copy sah SK PNS
  4. Foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
  5. Pas photo ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PEMBUATAN KARPEG YANG HILANG

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Foto copy sah SK CPNS
  3. Foto copy sah SK PNS
  4. Foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
  5. Pas photo ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar
  6. Surat laporan kehilangan dari kepolisian
  7. Surat pernyataan sesuai lampiran X dan lampiran XI Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU TASPEN

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Foto copy sah SK CPNS
  3. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk
  4. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
  5. KP-4
  6. Foto copy sah amprah gaji pertama

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PEMBUATAN KARTU ISTERI

  1. Surat pengantar dari OPD.
  2. Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS
  3. Mengisi formulir laporan perkawinan Pertama yang diketahui Kepala OPD/ disahkan atasan langsung serendah-rendahnya eselon IV
  4. Foto copy sah Surat Nikah
  5. Pas photo isteri ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PEMBUATAN KARTU ISTERI BAGI PNS YANG ISTRINYA MENINGGAL DUNIA ATAU BERCERAI DAN KEMUDIAN MENIKAH LAGI

  1. Surat pengantar dari OPD.
  2. Mengisi Formulir Daftar Keluarga PNS
  3. Mengisi Formulir Perkawinan Duda
  4. Foto copy sah Surat Keterangan Kematian/Surat Cerai dengan istri pertama
  5. Foto copy sah Surat Nikah dengan istri kedua
  6. Mengembalikan Kartu Istri yang lama
  7. Pas photo Isteri ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU ISTERI YANG HILANG

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Mengisi formulir laporan perkawinan Pertama yang diketahui Kepala OPD/ disahkan atasan langsung serendah-rendahnya eselon IV
  3. Foto copy sah Surat Nikah
  4. Mengisi formulir daftar keluarga
  5. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian
  6. Mengisi Formulir Laporan Kehilangan Kartu Istri sesuai lampiran XXX dan XXXI SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983
  7. Pas photo Istri ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

 PEMBUATAN KARTU SUAMI

  1. Surat pengantar dari OPD.
  2. Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS
  3. Mengisi formulir laporan Perkawinan Pertama yang diketahui Kepala OPD/ disahkan atasan langsung serendah-rendahnya eselon IV
  4. Foto copy sah Surat Nikah
  5. Pas photo Suami ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PEMBUATAN KARTU SUAMI BAGI PNS YANG SUAMINYA MENINGGAL DUNIA ATAU BERCERAI DAN KEMUDIAN MENIKAH LAGI

  1. Surat pengantar dari OPD.
  2. Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS
  3. Mengisi Formulir Perkawinan Janda
  4. Foto copy sah Surat Keterangan Kematian/Surat Cerai dengan suami pertama
  5. Foto copy sah Surat Nikah dengan suami kedua
  6. Mengembalikan Kartu Suami yang lama
  7. Pas photo Suami ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU SUAMI YANG HILANG

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Mengisi formulir laporan perkawinan Pertama yang diketahui Kepala OPD/ disahkan atasan langsung serendah-rendahnya eselon IV
  3. Foto copy sah Surat Nikah
  4. Mengisi formulir daftar keluarga
  5. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian
  6. Mengisi Formulir Laporan Kehilangan Kartu Istri sesuai lampiran XXX dan XXXI SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983
  7. Pas photo suami 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERBAIKAN SK KONVERSI NIP

No Jenis Perbaikan Persyaratan
Pengantar OPD SK CPNS SK Konversi NIP Ijazah Pengangkatan
1 Nama
2 Tanggal Lahir
3 TMT CPNS
4 Jenis Kelamin

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

 PERSYARATAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS:

  1. Fotocopy sah SK CPNS
  2. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Diklat Prajabatan
  3. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
  4. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
  5. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan foto copy

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PENINJAUAN MASA KERJA:

  1. Foto copy sah SK CPNS
  2. Foto copy sah SK PNS
  3. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir
  4. Foto copy sah Karpeg
  5. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir
  6. Foto copy sah STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai)*
  7. Bukti fisik penghitungan masa kerja (SK PTT, Honorer, ddl) sebelum tahun 2005.
  8. Kwitansi pembayaran gaji
  9. Foto copy sah SK Konversi NIP
  10. Rekomendasi Kepala Unit Kerja
  • Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2.
  • )* ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL

  1. Berkedudukan sebagai PNS
  2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan
  3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku
  4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

  1. Foto copy sah SK CPNS
  2. Foto copy sah SK PNS
  3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir (jika pernah naik pangkat)
  4. Foto copy Ijazah Terakhir
  5. Penilaian Angka Kredit Pertama
  6. Foto copy sah SPMT (bagi yang belum pernah naik pangkat)
  7. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir
  • Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua)

PERSYARATAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan.
  3. Keputusan pengangkatan/penempatan pada jabatan lain.
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  5. Foto copy sah PAK terakhir
  6. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
  7. Foto copy sah SK Konversi NIP
  • Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua)

PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan.
  3. Foto copy sah SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional
  4. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir
  5. Foto copy sah PAK terakhir
  6. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
  7. Foto copy sah SK Konversi NIP
  • Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua)

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI INPASSING

  1. Memiliki ijazah sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki
  2. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku
  3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki minimal 2 (dua) tahun
  4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki
  5. Setiap unsur penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
  6. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat dalam jabatan fungsional kategori Keterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda serta 58 (lima puluh delapan) tahun untuk jenjang Ahli Madya.

SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Bagi PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari yang pakai saat seleksi CPNS, dalam arti ijazah yang digunakan saat test lebih rendah dari tingkat pendidikan yang telah diselesaikannya, maka untuk pemakaian ijazah tersebut dalam kepegawaiannya perlu diurus terlebih dahulu Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Persetujuan Kepala OPD
  3. Permohonan dari yang bersangkutan
  4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  5. Surat pernyataan tidak sedang dalam/terkait pemeriksaan Inspektorat
  6. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuain Ijazah/ pencantuman gelar sepanjang formasi tidak memungkinkan
  7. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir
  8. Foto copy sah SK CPNS dan PNS
  9. Foto copy sah ijazah dan transkrip nilai
  10. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  11. Surat keterangan yang bersangkutan terdaftar di Perguruan Tinggi
  12. Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi

SURAT KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Bagi PNS yang pada saat seleksi CPNS sedang menjalani pendidikan, dimana pendidikan ini lebih tinggi dari pada ijazah/pendidikan yang digunakan untuk mengikuti seleksi CPNS, namun belum menamatkan pendidikan sampai persyaratan untuk peningkatan pendidikan dipenuhi, maka agar pendidikan yang sedang dijalaninya itu dapat digunakan dalam kepegawaiannya, perlu diurus terlebih dahulu Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan.

Persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Persetujuan Kepala OPD
  3. Permohonan dari yang bersangkutan
  4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  5. Surat pernyataan tidak sedang dalam/terkait pemeriksaan Inspektorat
  6. Surat pernyataan tidak mengganggu pekerjaan sebagai PNS dan jam dinas kantor
  7. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuain ijazah/pencantuman gelar sepanjang formasi tidak memungkinkan
  8. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir
  9. Foto copy sah SK CPNS dan PNS
  10. Foto copy sah Ijazah terkahir
  11. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  12. Surat keterangan yang bersangkutan terdaftar di Perguruan Tinggi
  13. Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi

PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

  1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
  2. Foto copy sah ijazah terakhir
  3. Foto copy sah SK pangkat terakhir
  4. Foto copy sah SK CPNS dan PNS
  5. Uraian tugas yang relevan dengan ijazah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Eseleon II )
  6. Pas Photo berwarna ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.
  7. Foto copy sah SK Izin Belajar atau Surat Keterangan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan.
  8. Foto copy akreditasi program studi saat SK  Izin Belajar ditetapkan

Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 3 (tiga)

  1. Membuat makalah rangkap 2 (dua) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing peserta yang disinergikan dengan program studi ijazah yang akan disesuaikan dengan sistematika penulisan makalah sebagai berikut :

a. Judul

b. Tema sesuai Tupoksi yang disinergikan dengan ijazah masing-masing peserta.

c. Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman.

d. Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi

e. Sistematika Penulisan:

1) Cover

2) Kata Pengantar

3) Daftar Isi

4) Bab I :  Pendahuluan

5) BAB II :  Pembahasan/Isi

6) BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan)

7) Daftar Pustaka.

PERSYARATAN UJIAN DINAS TINGKAT I:

  1. Pangkat Pengatur Tk.I (II/d)
  2. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  3. Foto copy sah SK CPNS dan PNS
  4. Foto copy sah Ijazah terakhir
  5. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.

Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 3 (tiga)

PERSYARATAN UJIAN DINAS TK.II:

  1. Pangkat Penata Tk.I (III/d)
  2. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  3. Foto copy sah SK CPNS dan PNS
  4. Foto copy sah Ijazah terakhir
  5. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.

Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 3 (tiga)

6. Membuat makalah rangkap 2 (sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing peserta) dengan sistematika penulisan makalah sebagai berikut :

a. Judul

b. Tema sesuai Tupoksi yang disinergikan dengan ijazah masing-masing peserta.

c. Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman.

d. Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi

e. Sistematika Penulisan:

1) Cover

2) Kata Pengantar

3) Daftar Isi

4) Bab I : Pendahuluan

5) BAB II : Pembahasan/Isi

6) BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan)

7) Daftar Pustaka.

PERSYARATAN PENCANTUMAN GELAR KESARJANAAN

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  3. Foto copy sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai
  4. Foto copy akreditasi program studi saat SK tugas belajar atau izin belajar ditetapkan.
  5. Foto copy sah SK tugas belajar atau izin belajar.
  6. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
  7. Bagi fungsional tertentu, melampirkan foto copy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) dan DUPAK yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut telah dinilai dalam PAK.

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).
  • ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN PENGURUSAN CUTI BESAR

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan dan persetujuan Kepala OPD sesuai anak lampiran 1.b Peraturan BKN No 24 Tahun 2017
  3. Foto copy sah SK CPNS
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  5. Bagi yang akan menunaikan Ibadah Haji/Umrah agar melampirkan bukti setoran/ pembayaran haji/umrah.

PERSYARATAN PENGAJUAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan dan persetujuan Kepala OPD sesuai anak lampiran 1.b Peraturan BKN No 24 Tahun 2017
  3. Persetujuan Bupati
  4. Foto copy sah SK CPNS
  5. Foto copy sah SK PNS

PERSYARATAN CUTI TAHUNAN UNTUK KEPALA OPD

  1.  Permohonan yang bersangkutan dan persetujuan Bupati sesuai anak lampiran 1.b Peraturan BKN No 24 Tahun 2017
  2. Foto copy sah SK CPNS
  3. Foto copy sah SK PNS

PERSYARATAN PINDAH KE DALAM KABUPATEN AGAM

  1. Permohonan
  2. Foto copy sah Karpeg
  3. Foto copy sah SK CPNS
  4. Foto copy sah SK PNS
  5. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir
  6. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 tahun terakhir
  7. Persetujuan kepala unit kerja
  8. Surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di Kabupaten Agam
  9. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah asal
  10. Surat kesediaan melepas dari Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah asal.
  11. Mengisi form Data Pribadi Pegawai (blanko klik disini).
  12. Bagi fungsional tertentu, melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) tahunan.
  13. Daftar Riwayat Hidup.

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PINDAH KELUAR KABUPATEN AGAM

  1. Permohonan
  2. Foto copy sah Karpeg
  3. Foto copy sah SK CPNS
  4. Foto copy sah SK PNS
  5. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir
  6. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 tahun terakhir
  7. Persetujuan kepala unit kerja
  8. Surat pernyataan tidak memanfaatkan barang inventaris
  9. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Agam

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PINDAH DALAM KABUPATEN AGAM

  1. Permohonan
  2. Foto copy sah Karpeg
  3. Foto copy sah SK CPNS
  4. Foto copy sah SK PNS
  5. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir
  6. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 tahun terakhir
  7. Persetujuan melepas kepala unit kerja
  8. Persetujuan menerima kepala unit kerja yang dituju
  9. Bagi guru melampirkan bezetting sekolah tempat tugas dan bezetting sekolah yang dituju

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

 KENAIKAN PANGKAT PNS

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT REGULER

  1. Foto copy sah Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir.
  5. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy sah STTB/Ijazah dan transkrip nilai terakhir
  7. Akreditasi program studi dan forlap dikti bagi yang melampirkan ijazah
  8. Foto copy sah SK Konversi NIP.
  9. Foto copy sahSertifikat Lulus Ujian Dinas bagi PNS yang pindah golongan ruang
  10. Foto copy sah SK Tugas Belajar. bagi yang tugas belajar.
  11. Foto copy sah Surat Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah tugas.
  12. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  13. Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:

  • Masing-masing persyaratan dilampirkan soft copy dalam bentuk file pdf
  • Tanda * artinya khusus untuk yang naik pangkat reguler pertama kali.
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk yang mencantumkan pendidikan baru, ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

  1. Foto copy sah Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir.
  5. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan 2 jabatan terakhir.
  7. Foto copy sah STTB/ijazah dan transkrip nilai terakhir
  8. Akreditasi kampus bagi yang melampirkan ijazah S1 baru
  9. Foto copy sah SK Izin/Tugas Belajar bagi yang melampirkan ijazah baru.
  10. Foto copy sah Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah tugas.
  11. Foto copy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas atau Diklat Penjenjangan bagi PNS yang pindah golongan ruang
  12. Foto copy sah keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi yang sebelumnya diangkat dalan jabatan fungsional.
  13. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  14. Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:

  • Tanda * artinya khusus untuk yang naik pangkat  pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/a ke III/b s.d III/c ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a s.d IV/a ke IV/b berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol IV/b ke IV/c berkas usulan 5 rangkap
  • Untuk yang mencantumkan pendidikan baru, ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

  1. Foto copy sah Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir.
  5. Foto copy sah SKP 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy sah STTB/ Ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK
  7. Akreditasi prodi bagi yang melampirkan Ijazah baru.
  8. Asli Penetapan Angka Kredit
  9. Foto copy sah SK kenaikan jabatan bagi yang naik jabatan
  10. Foto copy sah PAK sebelumnya sesuai SK pangkat terakhir
  11. Foto copy sah Dupak
  12. Foto copy sah sertifikat diklat/ profesi bagi yang naik jabatan
  13. Foto copy sah surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidangnya bagi pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan lain.
  14. Foto copy sah SK Izin/Tugas Belajar bagi yang dinilai unsur pendidikan dalam PAK
  15. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  16. Rekomendasi kepala unit kerja.

Catatan:

  • Tanda * artinya persyaratan ini khusus untuk yang naik pangkat  pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a s.d IV/a ke IV/b berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol IV/b ke IV/c berkas usulan 5 rangkap
  • Untuk pendidikan yang dinilai dalam PAK, ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU

  1. Foto copy sah Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir.
  5. Foto copy sah SKP 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy sah STTB/ Ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK
  7. Akreditasi prodi bagi yang melampirkan Ijazah baru.
  8. Asli Penetapan Angka Kredit
  9. Foto copy sah SK kenaikan jabatan bagi yang naik jabatan
  10. Foto copy sah PAK sebelumnya sesuai SK pangkat terakhir
  11. Foto copy sah Dupak
  12. Foto copy sah SK pembagian tugas mengajar
  13. Foto copy sah Laporan Pengambangan Diri
  14. Foto copy sah  Penilaian Kinerja Guru
  15. Fotot copy sah sertifikat diklat/ profesi bagi yang naik jabatan
  16. Foto copy sah surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidangnya bagi pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan lain.
  17. Foto copy sah SK Izin/Tugas Belajar bagi yang dinilai unsur pendidikan dalam PAK
  18. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  19. Rekomendasi kepala unit kerja.

Catatan:

  • Tanda * artinya persyaratan ini khusus untuk yang naik pangkat  pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol III/d ke IV/a s.d IV/a ke IV/b berkas usulan 3 rangkap
  • Untuk kenaikan pangkat gol IV/b ke IV/c berkas usulan 5 rangkap
  • Untuk pendidikan yang dinilai dalam PAK, ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH

  1. Foto copy sah Kartu Pegawai *)
  2. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS *)
  3. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas *)
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir.
  5. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir.
  6. Foto copy sah STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai
  7. Asli uraian tugas yang relevan dengan ijazah yang dimiliki.
  8. Foto copy sah SK izin belajar
  9. Foto copy sah SK tugas belajar
  10. Foto copy akreditasi jurusan
  11. Forlap Dikti
  12. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
  13. Foto copy sah Surat Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah tugas.
  14. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin **)
  15. Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:

  • Untuk kenaikan pangkat gol I/a ke I/b s.d III/a ke III/d berkas usulan 2 rangkap
  • Tanda * artinya persyaratan ini khusus untuk yang naik pangkat pertama kali
  • Tanda ** artinya dikeluarkan oleh Kepala unit Kerja tempat PNS bertugas
  • ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/ Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat  anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan tewas.

Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

  1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
  3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka‑luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal‑hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
  4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir‑anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir‑anasir itu.

Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman.

KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

a).  Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena        mencapai batas usia pensiun.

PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:

  • Memiliki masa kerja sebagai PNS selama:
  • Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir.
  • Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir
  • Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
  • Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir.
  • Masa kerja sebagai PNS secara terus menerus dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS atau PNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP dan tidak terputus statusnya sebagai PNS.

b). Kenaikan Pangkat Pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas.

PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan KP pengabdian setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat kerja lagi dalam jabatan negeri.

PENSIUN

 MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan dibebaskan dari jabatan ASN. Masa persiapan pensiun dapat ditolak atau ditangguhkan oleh Kepala OPD dengan membuat surat keputusan penolakan atau penangguhan.

Bagi PNS yang akan mengambil masa persiapan pensiun pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum menjalani MPP.

Persyaratan pengurusan MPP

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan.
  3. Rekomendasi dari Kepala OPD
  4. Foto copy sah SK CPNS/ PNS
  5. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  6. Foto copy sah SK Jabatan terakhir
  7. Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin
  8. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
  9. Surat keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan

Catatan:

  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua).

PENSIUN BUP

PERSYARATAN UNTUK GOLONGAN IV/a KEBAWAH

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Daftar Perorangan Calon penerima Pensiun (DPCP) yang dicetak lewat SAPK dan dikeluarkan BKPSDM
  3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir diketahui oleh pejabat Eselon II
  4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II
  5. Foto copy sah penilaian prstasi kerja 1 (satu) tahun terakhir
  6. Foto copy sah peninjauan masa kerja (kalau ada)
  7. Pas photo ukuran 3×4 sebanyak 2 (dua) lembar

 PERSYARATAN UNTUK GOLONGAN IV/b KEATAS

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan.
  3. Daftar Perorangan Calon penerima Pensiun (DPCP) yang dicetak lewat SAPK dan dikeluarkan BKPSDM
  4. Foto copy sah SK CPNS
  5. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  6. Foto copy sah Karpeg
  7. Foto copy sah SK Konversi NIP
  8. Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat
  9. Foto copy sah Surat Nikah
  10. Foto copy sah Akte Kelahiran anak
  11. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir
  12. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir diketahui oleh pejabat Eselon II
  13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II
  14. Foto copy sah Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada)
  15. Foto copy sah peninjauan masa kerja (kalau ada)
  16. Pas photo ukuran 3×4 cm sebanyak 10 (sepuluh)  lembar

Catatan

  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua)
  • Apabila suami/istri meninggal dunia lampirkan surat keterangan kematian dan surat nikah
  • Apabila suami/istri bercerai lampirkan surat nikah dan akta cerai
  • DPCP yang telah dikeluarkan oleh BKPSDM diterima kembali beserta kelengkapannya paling lambat 15 hari kerja sejak DPCP dikeluarkan.
  • Bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun tetapi belum menerima DPCP, harap menghubungi BKPSDM

PERSYARATAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN PENSIUN CACAT JASMANI

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dengan menyebutkan alasan dan TMT pensiun
  3. Daftar Perorangan Calon penerima Pensiun (DPCP) yang dicetak lewat SAPK dan dikeluarkan BKPSDM
  4. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)
  5. Rekomendasi dari atasan langsung
  6. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk Pemerintah (khusus bagi Pensiun Cacat Jasmani)
  7. Foto copy sah Peninjuan Masa Kerja (kalau ada)
  8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II
  9. Pas photo ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar

Catatan:

  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua)
  • Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta cerai/meninggal.

PENSIUN JANDA/DUDA/YATIM

PERSYARATAN UNTUK GOLONGAN IV/a KEBAWAH

  1. Surat pengantar OPD
  2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari
  3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari
  4. Surat keterangan Janda/Duda dari Walinagari
  5. Daftar Perorangan Calon penerima Pensiun (DPCP) yang dicetak lewat SAPK dan dikeluarkan BKPSDM
  6. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir
  7. Foto copy sah peninjauan masa kerja (kalau ada)
  8. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh pejabat Eselon II
  9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II
  10. Pas photo ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar

PERSYARATAN UNTUK GOLONGAN IV/b KEATAS

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan
  3. Foto copy sah SK CPNS
  4. Foto copy sah SK pangkat terakhir
  5. Daftar Perorangan Calon penerima Pensiun (DPCP) yang dicetak lewat SAPK dan dikeluarkan BKPSDM
  6. Foto copy sah kartu pegawai
  7. Foto copy sah SK Konversi NIP
  8. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari
  9. Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari
  10. Surat keterangan Janda/Duda dari Wali Nagari
  11. Daftar susunan keluarga dikeluarkan Camat setempat
  12. Foto copy sah surat nikah
  13. Foto copy sah akte kelahiran anak
  14. Foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)
  15. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir diketahui oleh pejabat Eselon II
  16. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II
  17. Foto copy sah penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir
  18. Foto copy sah peninjauan masa kerja (kalau ada)
  19. Pas photo ukuran 3×4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Catatan :

  • Masing-masing bahan rangkap 2 (dua)
  • Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya.

PENSIUN ANUMERTA

PERSYARATAN PENGAJUAN PENSIUN ANUMERTA

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan dari yang bersangkutan
  3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit
  4. Visum et repertum dari dokter
  5. Laporan kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dari kepala OPD/kepala unit kerja
  6. Laporan dari kepolisian tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.
  7. Surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Wali Nagari
  8. Surat keterangan janda/duda yang ditandatangani oleh Wali Nagari
  9. Daftar Perorangan Calon penerima Pensiun (DPCP) yang dicetak lewat SAPK dan dikeluarkan BKPSDM
  10. Foto copy sah SK CPNS
  11. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  12. Foto copy sah Karpeg
  13. Foto copy sah surat nikah orang tua (khusus pensiun orang tua).
  14. Foto copy sah SK Konversi NIP
  15. Foto copy sah Kartu Keluarga
  16. Daftar Susunan Keluarga
  17. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir diketahui oleh pejabat Eselon II
  18. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II
  19. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir
  20. Foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)
  21. Foto copy sah peninjauan masa kerja (kalau ada)
  22. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dalam 1 tahun terakhir.
  23. Pas photo ukuran 3×4 cm sebanyak 10 lembar
  24. Foto copy sah Akta Kelahiran PNS dilegalisir

Catatan:

  • Masing-masing bahan rangkap 3 (tiga).
  • Jika meninggalkan suami/isteri/anak, maka ditambahkan dengan akta nikah dan akta kelahiran anak

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

 Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada PNS tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.

Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil

PERSYARATAN BAGI CALON PESERTA TUGAS BELAJAR:

  1. Sehat jasmani dan rohani;
  2. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak PNS kecuali untuk bidang ilmu yang langka serta sangat diperlukan oleh daerah;
  3. Bidang ilmu yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan sesuai dengan Analisis Beban Kerja dan perencanaan SDM serta kebutuhan daerah;
  4. Akreditasi program studi yang diikuti minimal B;
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
  6. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
  7. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  8. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  9. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
  10. Disetujui oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
  11. Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang berkeluarga;
  12. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaian yang bersangkutan;
  13. Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila biaya tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN;
  14. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
  15. Bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia;
  16. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
  17. Memiliki usia setinggi-tingginya:
    • Program D I, D II, D III, D IV, dan S-1 atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun
    • Program S-2 atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun
    • Program S-3 atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh ) tahun

Prosedur Pengurusan Tugas Belajar

Tata cara pengajuan mengikuti seleksi tugas belajar

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan
  3. Foto copy sah SK PNS
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  5. Foto copy sah ijazah yang telah tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir
  6. Foto copy sah transkrip nilai
  7. Foto copy sah SK jabatan terakhir
  8. Foto copy sah penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir
  9. Surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan
  10. Pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri

Tata cara pengajuan permohonan tugas belajar

  1. Permohonan yang bersangkutan
  2. Bukti lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju
  3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
  4. Surat persetujuan dari isteri/suami PNS
  5. Surat pernyataan tugas belajar
  6. Surat keterangan tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dari Kepala OPD
  7. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala OPD
  8. PAK terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

PERSYARATAN BAGI CALON PESERTA IZIN BELAJAR:

  1. Sehat jasmani dan rohani;
  2. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  3. Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
  4. Akeditasi program studi yang diikuti minimal B;
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
  6. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  7. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  8. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  9. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  10. Disetujui oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
  11. Biaya pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan;
  12. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Tata cara pengajuan pemberian izin belajar

  1. Surat pengantar dari OPD
  2. Permohonan yang bersangkutan
  3. Foto copy sah SK PNS
  4. Foto copy sah SK Pangkat terakhir
  5. Foto copy sah ijazah yang telah tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir
  6. Foto copy sah transkrip nilai
  7. Foto copy sah SK jabatan terakhir
  8. Foto copy sah penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir
  9. Surat keterangan tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dari Kepala OPD
  10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala OPD
  11. Surat pernyataan izin belajar

Catatan:

Masing-masing bahan dibuat rangkap 2 (dua)

Unduh Buku Petunjuk Praktis