Tentang Kami

A.  Sejarah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sususan perangkat daerah termasuk di Kabupaten Agam. Salah satunya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Seiring dengan perubahan tugas pokok dan fungsinya, BKD Kabupaten Agam berubah  menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM.

Pembentukan BKPSDM ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BKPSDM merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenang daerah. BKPSDM dikepalai oleh seorang Kepala yang menduduki jabatan eselon II b, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

B.  Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam

BKPSDM memiliki visi “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Aparatur yang Profesional menuju Agam Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat“.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BKPSDM memiliki misinya sebagai berikut:

  1. Menyediakan jumlah kebutuhan pegawai, pemetaan pegawai serta penempatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  2. Melaksanakan pengisian formasi, pelaksanaan mutasi serta promosi sesuai dengan kebutuhannya.
  3. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur, baik teknis, fungsional maupun manajerial yang terampil.
  4. Menyediakan database yang akurat melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg).
  5. Melaksanakan reward dan punishment terhadap ASN.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam sebagai berikut:

1.   Kepala (Eselon II b)

2.   Sekretariat (Eselon III a), membawahi:

a.   Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan (Eselon IV a)

b.   Sub Bagian Keuangan (Eselon IV a)

3.   Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Status (Eselon III b), membawahi:

a.   Sub Bidang Pengadaan (Eselon IV a)

b.   Sub Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (Eselon IV a)

c.   Sub Bidang Status dan Kesejahteraan Pegawai (Eselon IV a)

4.   Bidang Mutasi, Data dan Informasi (Eselon III b), membawahi:

a.   Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan  (Eselon IV a)

b.   Sub Bidang Pengolahan Data (Eselon IV a)

c.   Sub Bidang Informasi (Eselon IV a)

5.   Bidang Pengembangan Kompetensi, penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur (Eselon III b), membawahi:

a.   Sub Bidang Pengembangan Kompetensi (Eselon IV a)

b.   Sub Bidang Penilaian Kinerja, Jabatan dan Penghargaan  (Eselon IV a)

c.   Sub Bidang Pembinaan ASN

6.   Kelompok Jabatan Fungsional.