Informasi

Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

By  |  0 Comments

Logo ASNSejak UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diberlakukan, ASN dibagi menjadi dua komponen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja, ruang lingkup pengadaan PPPK  dalam peraturan menteri ini meliputi Tenaga Honorer Eks K-II, dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Baru dan penyuluh pertanian yang telah dipersyaratkan.

Sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 dinyatakan bahwa jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Selain 2 jabatan tersebut, jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK yaitu jabatan struktural yang menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengadaan PPPK dilakukan setelah Instansi Pemerintah menyusun, menyampaikan usulan dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kemudian  ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Selain gaji, PPPK juga menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Dalam melaksanakan tugasnya, PPPK mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Bantuan hukum ini diberikan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Bedanya dengan PNS, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan tidak mendapatkan tunjangan hari tua (pensiun).

Peraturan Terkait PPPK dapat dilihat dibawah ini:

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.