e-PUPNS

Menuju Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)

By  |  0 Comments

logo PDMBerdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa untuk mendukung percepatan penerapan Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dibutuhkan implementasi layanan SPBE Nasional satu pintu. Adapun layanan tersebut diterapkan dalam rangka mendukung program percepatan data ASN, salah satunya melalui proses pemutakhiran data mandiri ASN. Pemutakhiran Data Mandiri ASN merupakan salah satu program yang mendukung terwujudnya satu data ASN. Pengembangan Sistim Informasi ASN dapat dilihat disini.

Rencana pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN akan dimulai pada Juli 2021. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Instansi dan/ atau BKN melalui Sistim Informasi ASN (SIASN) sesuai dengan kewenangan masing-masing. SIASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, antara lain: Data Riwayat Hidup; Riwayat pendidikan formal dan informal;  Riwayat Jabatan dan Kepangkatan; Riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan; Riwayat pengalaman berorganisasi; Riwayat gaji; Riwayat pendidikan dan latihan; Daftar penilaian prestasi kerja; Surat keputusan; Kompetensi Pegawai.

Implementasi dari pemutakhiran data mandiri ASN adalah sebagai berikut:

  1. Penerapan authentifikasi satu pintu melalui Single Sign On (SSO) dan Digital Signature (DS) memerlukan proses aktivasi dengan menggunakan email dan nomor hp ASN sebagai kunci akses.
  2. Proses aktivasi akun MySAPK akan dilakukan dengan menggunakan email resmi yang terdaftar di SAPK dan telah divalidasi oleh Instansi.
  3. Masing-masing PNS harus memiliki 1 (satu) akun email dengan domain.go.id untuk aktivasi SSO, DS dan MySAPK.

Jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri ASN dapat dilihat disini. Untuk Kabupaten Agam, saat ini sedang berlangsung proses mengumpulan email dan nomor hp masing-masing PNS per OPD. Selanjutnya, BKPSDM bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika akan membuatkan email dengan domain.go.id untuk masing-masing ASN. Email dengan domain.go.id ini nanti akan digunakan dalam aktivasi SSO, DS dan MySAPK. Apabila ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka akan mengganggu pelayanan manajemen kepegawaian ASN yang bersangkutan bahkan sampai tidak dapat diproses.